Hari Santri dan Jihad NU Melawan Korupsi
Komitmen Nahdlatul Ulama (NU) dalam memberantas intoleransi tidak perlu diragukan lagi. Jelas, NU merupakan benteng penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Siapapun yang berani memecah belah NKRI, pasti NU akan berada di garis terdepan melawannya.
Namun, bukan hanya komitmen memberantas intoleransi saja yang dapat kita lihat dari NU. Komitmen mendukung pemberantasan korupsi juga sudah menjadi bagian dari jihad NU. Ini ditegaskan dalam Keputusan Muktamar ke-33 NU pada 2015 yang salah satunya menyatakan:
"Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah, dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang."
Komitmen ini bukan hanya jargon semata agar terkesan populis di kalangan publik yang memang sudah muak dengan korupsi. NU secara konsisten dari muktamar ke muktamar mencoba menjawab berbagai pertanyaan mengenai persoalan-persoalan korupsi.
Pada Muktamar 1999, NU membahas mengenai bagaimana mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mengelola uang negara. Pada 2002 ketika Munas Alim Ulama, NU membahas hukuman bagi koruptor, money politics, serta hibah kepada pejabat. Pada Muktamar 2004, NU membahas haramnya hukum menyuap dalam penerimaan PNS.
Pada Munas Alim Ulama 2006, NU mendorong asas pembuktian terbalik. Pada Muktamar 2010, NU mendukung hukuman sadap telepon demi kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar.
Munas Alim Ulama 2012 semakin menegaskan komitmen NU terhadap pemberantasan korupsi. Dalam Munas ini, NU mendorong hukuman mati bagi koruptor, pengembalian harta korupsi, pemeriksaan kekayaan koruptor yang meninggal dunia, dan larangan pencalonan jabatan publik bagi koruptor. Dan, pada Muktamar 2015 lalu, NU mulai membicarakan halal-haramnya hukum advokat yang membela koruptor, dan sanksi tegas berupa pemiskinan koruptor, dan semakin menegaskan bahwa melawan korupsi adalah bagian dari jihad fi sabilillah.
NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran begitu strategis dalam mengubah budaya koruptif di negeri ini. Fungsi edukasi antikorupsi yang dibawakan NU begitu penting mengingat ada ribuan pesantren yang menjadi basis warga nadhliyin. Karena itu, pemahaman mengenai bahaya korupsi dari aspek agama Islam harus terus digaungkan.
NU pun sadar dan sudah melakukan ini. Pada 2016 lalu, NU bekerja sama dengan KPK meluncurkan buku Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi.
Meski buku tersebut membahas korupsi dari perspektif sejarah dan hukum Islam (fiqh), sebenarnya NU menempatkan diri sebagai organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam melawan korupsi yang secara sistematis menghancurkan bangsa ini. Jadi, ketika NU bicara mengenai korupsi, ia sebagai organisasi bukan hanya berbicara untuk jamaahnya dan umat Islam saja, tapi untuk bangsa ini secara keseluruhan. Karena, korupsi merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa ini.
Buku tersebut menunjukkan NU –mengambil pelajaran dari kisah Rasulullah SAW— juga menolak korupsi yang dibalut agama. Ini didasarkan pada hadits riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak menerima uang sedekah dari harta hasil korupsi.
"Dari Mus'ab bin Sa'ad berkata, Abdullah bin Umar masuk ke rumah Amir pada saat ia sakit menjenguknya. Ketika itu Sa'ad berkata, mengapa kamu tidak mendoakan saya? Abdullah bin Umar berkata, sungguh saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa salat yang dilakukan tanpa wudu tidak akan diterima Allah, sama halnya sedekah yang berasal dari harta korupsi," (HR Muslim).
Oleh sebab itu, orang-orang yang mengambil uang rakyat dengan cara korupsi, berpenampilan agamis, dan kemudian ingin dilihat murah hati, lalu bersedekah, sesungguhnya itu hanyalah perbuatan sia-sia. Allah tidak akan memberi pahala bagi orang yang bersedekah dengan cara mencuri hak rakyat.
Bukan hanya Allah tidak menerima sedekah harta korupsi, tapi korupsi sekecil apapun itu akan mengantarkan kita ke api neraka. Buku itu pun menceritakan kisah seorang budak Rasulullah SAW bernama Mid'am atau Kirkirah yang diperintahkan untuk membawa harta rampasan perang namun meninggal di tengah jalan karena tertembak. Ketika para sahabat Rasul lainnya bersedih dan mendoakan mereka masuk surga, Rasulullah SAW justru menyatakan bahwa budaknya itu tidak akan masuk surga.
Ternyata mantel yang dipakai oleh Mid'am atau Kirkirah merupakan mantel hasil rampasan peran yang belum dibagi. Rasulullah SAW menyebut perbuatan yang demikian itu akan menyulut api neraka yang membakarnya. Ada pula seorang lelaki yang hadir dan membawa seutas tali sepatu, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa seutas tali sepatu pun akan menyulut api neraka. (HR Abu Dawud)
Dari peristiwa itu saja bisa dipahami bahwa bukan perkara jumlah korupsinya, tapi tindakan korupsinya, yang akan membuat seseorang berakhir di neraka. Sebenarnya ini sejalan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap para koruptor dari level bawah hingga level atas. Meski sering disebut "ecek-ecek", KPK tetap jalan karena tindakan korupsinya merugikan masyarakat. Bukan hanya perkara besar-kecil uangnya saja.
Hubbul wathan minal iman. Mencintai tanah air bagian dari iman. Itulah kata-kata KH Wahab Hasbullah yang hingga kini menjadi pegangan NU. Saya percaya bahwa ikhtiar NU melawan korupsi adalah bagian dari hubbul wathan. Tidak ada bangsa yang maju jika korupsi merasuki setiap sendi kebangsaan.
Ini sama sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Dur bahwa membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritus-ritus hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju.
Hari ini, 22 Oktober, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Santri kepada santri seluruh Indonesia. Jika pada 22 Oktober 1945 NU mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan upaya penguasaan kembali Belanda, kini para santri harus berjihad melawan para koruptor.
Semoga para santri bisa terus membawa spirit yang digaungkan NU, spirit Islam yang menekankan pada esensinya, bukan hanya pada permukaannya saja. Spirit Islam yang membela orang miskin dan melawan mereka yang mencuri hak rakyat. Ayo, NU lahirkanlah santri-santri antikorupsi, pemimpin masa depan bangsa!
Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
https://pojokbaca.info/2022/06/25/peringati-hari-santri-dan-jihad-nu-melawan-korupsi/?feed_id=2563&_unique_id=62b6095f15032
Video dengan tema Oligarki Sang Haji merupakan video yang memang sengaja diunggah untuk menyebarkan fitnah dan hoaks pada seseorang, hal tersebut sebenarnya tidak pantas dilakukan mengingat di Indonesia merupakan sebuah Bangsa yang bisa dikatakan Anti Hoaks.
Halo sobat kalimantan selatan dan netizen indonesia, mari kita lihat unggahan video yg ada pada salah satu channel di Youtub, akan tetapi video tersebut jangan di telan mentah mentah informasi yang ada di dalam video tersebut, karena fakta yang sesungguhnya akan berbicara.
Dalam video yang di unggah pertama kali dengan menaikkan kalimat Oligarki Sang Haji, sebenarnya bukan video yang bisa dikatakan benar, karena pada beberapa frame pada video tersebut sudah di modifikasi, di dubbing dari sisi audio dan narasi sehingga seolah olah video tersebut benar adanya, menyikapi hal tersebut, penulis menemukan sebuah video dengan fakta fakta yang sebenarnya yang di unggah oleh beberapa akun dan channel pada Youtube. Berikut merupakan video yang dibuat berdasarkan fakta bahwa Oligarki Sang Haji merupakan sebuah fitnah belaka dan Hoaks untuk kepentingan salah satu golongan saja
Pada video diatas beberapa slide menampilkan unggahan video tentang pernyataan warga terkait perampasan beberapa hak warga, akan tetapi jika diteruskan, pembaca akan memahami fakta fakta yang sebenarnya.
Dalam frame pertama terlihat klarifikasi seorang warga yang meminta agar video unggahan Oligarki Sang Haji dihapus " Saya merasa keberatan karena video tersebut sudah dijadikan tameng atau senjata untuk menjatuhkan seseorang " sangat jelas perkataan salah satu warga yang di unggah dalam video diatas. untuk selanjutnya silahkan pembaca melihat sendiri fakta fakta yang sebenarnya bahwa Oligarki Sang Haji merupakan Fitnah belakah.
https://pojokbaca.info/2022/07/01/oligarki-sang-haji-video-yang-beredar-ternyata-fitnah/?feed_id=2983&_unique_id=62be1debce828
KPK Geledah Penthouse Mardani Maming di Kempinski!
KPK melakukan penggeledahan di penthouse mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming di Jakarta. Penggeledahan itu dilakukan di Penthouse Kempinski Private Residence, Jakarta Pusat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan penggeledahan itu. Dia belum menjelaskan lebih banyak apa saja yang dicari KPK dalam penggeledahan itu.
"Informasi yang kami peroleh, benar ada (penggeledahan) kegiatan dimaksud," kata Ali kepada wartawan, Selasa (28/6/2022).
detikcom telah menghubungi Pengacara Mardani Maming, Ahmad Irawan, terkait penggeledahan tersebut, namun belum ada respons.
"Betul (pencegahan Mardani H Maming) berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh saat dimintai konfirmasi, Senin (20/6).
"(Berstatus) tersangka," sambungnya.
Mardani H Maming telah mengajukan praperadilan. Mardani H Maming akan menjalani sidang pertama pada 12 Juli mendatang.
"Sidangnya Selasa, 12 Juli 2022, jam 10 pagi ruang sidang 1," kata pejabat Humas PN Jaksel, Haruno, saat dihubungi detikcom, Senin (27/6).
Adapun pada petitum permohonan praperadilan itu, Mardani Maming meminta hakim mengabulkan gugatan praperadilannya. Mardani meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.
"Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan, oleh karenanya, penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.
Selain itu, Mardani Maming meminta hakim menyatakan penyelidikan-penyidikan terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dinyatakan tidak sah.
"Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik 61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bunyi petitum tersebut.
Mardani Maming sendiri mengaku telah menerima salinan resmi dari KPK terkait status tersangkanya. Surat itu diterima pada Rabu (22/6).
"Sudah (terima lampiran soal tersangka KPK). Terima hari Rabu, 22 Juni kemarin. Kita pelajari dulu," ujar pengacara Mardani H Maming, Ahmad Irawan, kepada detikcom, Jumat (24/6).
JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN), Jakarta Selatan (Jaksel) telah menerima gugatan praperadilan dari Bendahara Umum (Bendum) PBNU, Mardani H Maming, pada Senin (27/6/2022).
Gugatan dilayangkan lantaran KPK menetapkan Mardani H Maming sebagai tersangka dalam dugaan korupsi IUP Tanah Bumbu pada 2011.
"Benar ada masuk (gugatan praperadilan Mardani H Maming) hari ini," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Haruno hari ini.
Namun, Haruno mengaku belum ada pengaturan jadwal dan penunjukkan hakim yang akan memimpin sidang praperadilan Mardani H Maming. "Belum saya lihat lagi jadwal sidangnya. Belum ditunjuk hakimnya," jelasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi gugatan praperadilan yang akan dilayangkan oleh Bendahara Umum atau Bendum PBNU, Mardani Maming.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memastikan tim penyidik KPK telah bekerja berdasarkan prosedur hukum saat menetapkan Mardani Maming, selaku mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka dugaan suap izin usaha tambang.
Menurut Ali, pihaknya memiliki alat bukti cukup dalam menetapkan Mardani Maming sebagi tersangka pada Rabu 22 Juni lalu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi gugatan praperadilan yang akan dilayangkan oleh Bendahara Umum atau Bendum PBNU, Mardani Maming.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memastikan tim penyidik KPK telah bekerja berdasarkan prosedur hukum saat menetapkan Mardani Maming, selaku mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka dugaan suap izin usaha tambang.
Menurut Ali, pihaknya memiliki alat bukti cukup dalam menetapkan Mardani Maming sebagi tersangka pada Rabu 22 Juni lalu.
"KPK memiliki kecukupan alat bukti, dan kami pastikan proses penyidikan yang dimaksud, sudah sesuai prosedur hukum berlaku," beber Ali.
Sebelumnya pengacara Mardani H Maming, Ahmad Irawan mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan upaya Praperadilan guna menggugurkan status tersangka kliennya.
"Kita pelajari. Hak hukum yang diberikan dan ruang hukum yang tersedia kita akan manfaatkan untuk mendapat keadilan," ucap dia.
Lembaga antirasuah telah menetapkan Maming sebagai tersangka terkait kasus pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Status hukum Maming sebagai tersangka diketahui dari surat pencegahan ke luar negeri yang dikirim KPK kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Maming bersama adiknya yang bernama Rois Sunandar H Maming dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan, terhitung sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022. KPK sudah memberi konfirmasi mengenai pencegahan ke luar negeri tersebut. Maming dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Terkait hal ini Pimpinan Pondok Pesantren Salafiah Tremas, Pacitan KH Luqman Al-Hakim Harist Dimyati meminta Nahdlatul Ulama (NU) dalam hal ini PBNU tidak menjadi tameng bagi tersangka kasus suap korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimatan Selatan yakni Mardani H Maming. Hal tersebut disampaikan Gus Luqman menyoroti langkah PBNU yang memberikan bantuan hukum kepada Mardani H Maming pasca-ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Ketua BPP HIPMI ini sendiri berencana untuk mengajukan gugatan praperadilan dan tengah mempersiapkan bukti yang diperlukan.
PBNU sendiri dikabarkan akan memberikan bantuan hukum dan mendukung praperadilan Mardani H Maming.
“Alangkah baiknya disamping memberikan bantuan hukum ya menonaktifkan dulu. Jadi dinonaktifkan dulu (Mardani H Maming) baru diberi bantuan hukum dan lain-lain,” tegas Gus Luqman.
Warga NU ini mengaku, sangat prihatin jika memang PBNU memberikan bantuan disaat Mardani H Maming belum dinonaktifkan sebagai Bendum.
“Saya sebagai warga NU, mintanya PBNU menonaktifkan. Kalau tidak dinonaktifkan diri, kami sebagai warga NU merasa prihatin,” papar Gus Luqman. Gus Luqman berharap, Mardani Maming dapat menonaktifkan diri sebagai Bendum PBNU lantaran kasus yang menjerat saat ini.
Pasalnya, PBNU akan menjadi bulan-bulanan media hingga masyarakat jika Ketua DPD PDIP Kalsel tersebut masih menjabat sebagai Bendum. “Tapi kalau yang berangkutan (Mardani H Maming) belum mau menonaktifkan diri ya tentu institusi NU yaitu PBNU ya sekali lagi terus menjadi sorotan publik dan lain-lain,” kata Gus Luqman.
KPK: Saatnya NU Pimpin Jihad 
KH Yahya Cholil Stafuq resmi terpilih sebagai 
Sudah lama kita yakini, perjuangan melawan 
Banyak Serap Tenaga Kerja Lokal, Jhonlin Institute Siapkan
Gelar 'Gagego', Relawan Plat K Nyatakan Setia dan 2024 Nderek Jokowi
Jawa Tengah 
80 Persen Tenaga Kerja Pabrik Minyak Goreng Jhonline Bakal Diisi SDM Lokal
Jhonline Grup melalui anak perusahaan 
Habib Syakur: “Haji Isam Layak Dianugerahi Penghargaan Oleh Negara”
Haji Andi Syamsuddin Arsyad, atau yang disapa Haji Isam adalah tokoh dalam dunia politik maupun dunia bisnis di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan yang patut dianugerahi penghargaan oleh negara.
“Kepribadian Haji Isam merupakan pribadi muda yang shaleh, artinya taat beragama, dan nasionalis yang mencintai bangsanya,” ungkap Habib Syakur, Kamis (16/6/2022).
Diterangkannya, melalui perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, Haji Isam terlibat aktif mensejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan.
“Ratusan ribu masyarakat Kalimantan Selatan terserap menjadi karyawan pada perusahaan-perusahaan milik Haji Isam. Jhonlin Group juga tercatat merupakan grup perusahaan yang disiplin dalam kewajiban perpajakan kepada negara,” lanjut Habib Syakur.
Habib yang inovator Nurani Kebangsaan ini juga menyebutkan pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di lingkup Jhonlin Group juga dikembangkan untuk berpartisipasi dalam program pendidikan sedari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Tak hanya itu, bidang kesehatan serta pembinaan spiritualitas keislaman juga diperhatikan melalui dibangunnya Masjid Al Falah dan Rumah Sakit Marina Permata.
“Dalam pembinaan spiritualitas keislaman tersebut, masyarakat Kalimantan Selatan telah diselamatkan oleh Haji Isam dari terpapar radikalisme, intoleranisme, dan terorisme,” ucap Habib Syakur.
Oleh karenanya, lanjut Syakur, sudah selayaknya Haji Isam dianugerahi penghargaan oleh negara.
“Negara patut berterimakasih dan memberikan penghargaan kepada Haji Isam, mengingat keshalehan dan nasionalismenya,” tandas Syakur.
Dalam riwayat hidupnya, di balik kesuksesannya saat ini ternyata Haji Isam merintis jalan suksesnya sebagai pengusaha dari titik nol. Bahkan sebenarnya ia tidak memiliki latar belakang pengusaha sama sekali.
Awal kariernya bermula saat pria asal tanah Bugis itu merantau ke Kalimantan. Di sana ia sempat menjalani berbagai profesi, mulai dari pekerja kayu, tukang tebang, buruh muat, sopir angkot, bahkan sebagai tukang ojek pun sempat ia lakukan.
Suatu ketika, ia bekerja sebagai pekerja di perusahaan batu bara milik seorang pengusaha keturunan Tionghoa-Surabaya. Di sinilah Haji Isam mulai mengenal dunia usaha batu bara. Sekian masa kemudian, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja di sana dan mulai membangun usahanya sendiri.
Pria kelahiran Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 1 januari 1977 tersebut pun lantas membangun usaha batu baranya sendiri bernama PT Jhonlin Group. Beberapa perusahaan dalam group ini antara lain adalah PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, dan PT Jhonlin Air Transport.
Haji Isam juga memiliki tim balap yaitu Jhonlin Racing Team. Di sini, ia menginvestasikan mobil hingga mesin bengkel canggih untuk timnya senilai miliaran rupiah. Aset Haji Isam sendiri kini ditaksir sudah mencapai triliunan rupiah.
Melalui perusahaan-perusahaan tersebut, Haji Isam dapat mengeruk hingga 400 ribu ton batu bara dengan omzet mencapai Rp 40 miliar per bulan yang semakin menambah pundi-pundi kekayaannya.
Reputasi positif Haji Isam di antaranya adalah disiplin membayar pajak. Perusahaan miliknya, Jhonlin Grup dianugerahi piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dalam acara sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Dirjen Pajak yang digelar di KPP Madya Banjarmasin, Selasa (29/3/2022) silam. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Banjarmasin, Budhi Heriawan kepada Konsultan Pajak Jhonlin Grup, Agung Satrio Wibowo.
“Pada tahun 2021, secara keseluruhan kontribusi kelompok usaha Jhonlin Group secara penerimaan pajak yang diadministrasikan di KPP Madya Banjarmasin sangat besar. Akibat kontribusi tersebut KPP Madya Banjarmasin mencapai realisasi secara total 113 persen dari target,” ungkap Budhi Heriawan kala itu.
Selain kepatuhan terhadap pajak, Jhonlin Group juga terus berkomitmen menjalankan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai program CSR Jhonlin Group di antaranya bidang pendidikan, yakni Yayasan Kodeco yang memiliki SD, SMP dan SMA, serta Yayasan Jhonlin Pertiwi untuk Taman Kanak-kanak (TK).
Sementara untuk melayani kesehatan karyawan beserta keluarga dan masyarakat luas, Jhonlin Group menyediakan RS Marina Permata. Kehidupan spiritual masyarakat juga tak luput dari perhatian melalui pembangunan Masjid Agung Al Falah di Batulicin yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Reputasi positif dan kekayaannya juga membuat Haji Isam sering diisukan memiliki hubungan dekat dengan sejumlah artis.
Misalnya, pada 2015 silam, penyanyi Yuni Shara pernah digosipkan dengan Haji Isam karena berfoto di helikopter milik PT Jhonlin Air Transport. Namun, kedekatan tersebut hanya gosip belaka, sebab saat itu Yuni hadir di Batu Licin dalam rangka diundang Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming untuk menghibur warga dalam acara ulang tahunnya.
Tak berhenti di situ, pada 2019, Haji Isam juga sempat digosipkan dekat dengan Syahrini, yang kemudian terbantahkan oleh rencana pernikahan sang penyanyi dengan Reino Barack.
Terkini, perusahaan batu bara milik Haji Isam, PT Jhonlin Baratama, disinyalir melakukan suap karena terbelit masalah pajak pada tahun 2016 dan 2017.
Di dunia politik nasional, nama Haji Isam pernah disebut-sebut oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo berkaitan dengan membelotnya dukungan Dewan Pimpinan Wilayah PAN Kalimantan Selatan ke kubu Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin di pemulihan presiden 2019. Sikap pimpinan daerah ini bertentangan dengan sikap DPP PAN yang memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di pilpres 2019.