Bidik Tata Kelola Bersih, Irjen KP2MI Pimpin Rapat Strategis
JAKARTA - Komitmen dalam mewujudkan pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas terus diperkuat oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal bersama seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal KP2MI, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus memperkuat langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan, khususnya terkait optimalisasi anggaran, penguatan program prioritas kementerian, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Dalam rapat tersebut, salah satu perhatian utama diarahkan pada evaluasi dan percepatan realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Inspektorat Jenderal melakukan identifikasi terhadap berbagai kendala atau bottleneck yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar setiap hambatan dapat segera diatasi melalui koordinasi dan langkah penyelesaian yang tepat.
Percepatan realisasi ABT diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Dengan demikian, efektivitas program serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara beriringan.
Agenda berikutnya membahas penguatan Tim Task Force SMK Go Global. Program ini menjadi salah satu perhatian strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Melalui penguatan tim tersebut, diperlukan sinergi dan koordinasi lintas unit kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Peran pengawasan menjadi penting untuk memastikan setiap tahapan program dilaksanakan sesuai ketentuan, memiliki arah kebijakan yang jelas, serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat bagi calon pekerja migran Indonesia.
Selain itu, rapat juga memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut temuan BPK RI. Pembahasan difokuskan pada penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul dari hasil pendampingan pemeriksaan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Inspektorat Jenderal dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan tata kelola keuangan kementerian.
Penyelesaian temuan pemeriksaan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius, terukur, dan tepat waktu agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menegaskan pentingnya percepatan tindak lanjut atas seluruh hasil pembahasan. Seluruh jajaran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, memperkuat tanggung jawab, serta memastikan setiap pekerjaan dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan internal memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal dituntut tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi seluruh unit kerja dalam mengidentifikasi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan terciptanya tata kelola organisasi yang efektif.
Melalui rapat strategis ini, KP2MI menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan setiap program dan kebijakan kementerian. Sinergi seluruh jajaran menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, program prioritas terlaksana secara efektif, serta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.
Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas, Inspektorat Jenderal KP2MI terus berupaya menghadirkan pengawasan yang berdampak nyata demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pengawasan kuat, tata kelola akuntabel, Pekerja Migran Indonesia terlindungi. Bersama mewujudkan Indonesia Maju!
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).
Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.
Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.
Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.
"Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran," ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).
Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.
Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," tegasnya.
Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.
"Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan," kata jenderal bintang empat polisi itu.
Jakarta - Kapolda Metro Jaya 
Kapolda juga mengingatkan pentingnya 
