Kapolda Sumsel Tinjau Langsung Pengamanan Kunker Wakil Presiden RI di Palembang, Pastikan Kamtibmas Tetap Kondusif

Kapolda Sumsel Tinjau Langsung Pengamanan Kunker Wakil Presiden RI di Palembang, Pastikan Kamtibmas Tetap Kondusif

PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., meninjau langsung kesiapan pengamanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kota Palembang, Kamis (16/7/2026). Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memastikan agenda strategis kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif sebagai fondasi pembangunan nasional. Peninjauan dilakukan secara terpadu bersama Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan. Sinergi lintas institusi tersebut menunjukkan soliditas aparat negara dalam mengawal agenda kenegaraan sekaligus memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat selama rangkaian kunjungan berlangsung. Tiga objek strategis menjadi fokus peninjauan, yakni RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, Jembatan Musi V, dan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang. Selain memastikan kesiapan personel dan sistem pengamanan VVIP, Kapolda Sumsel bersama Pangdam II/Sriwijaya turut mendampingi secara langsung setiap rangkaian kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada seluruh titik kunjungan. Dalam arahannya kepada seluruh personel, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan agenda kenegaraan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang solid antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. “Pengamanan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan penuh tanggung jawab. Namun yang tidak kalah penting, seluruh personel harus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pengamanan menjadi kunci keberhasilan dalam mengawal agenda strategis negara sekaligus menjaga kondusivitas kamtibmas di Sumatera Selatan,” tegas Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. Menindaklanjuti arahan tersebut, Karo Ops Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. M. Anis Prasetio, S.I.K., menjelaskan bahwa Polda Sumatera Selatan mengerahkan sebanyak 1.009 personel gabungan yang terbagi ke dalam berbagai satuan tugas dengan pola pengamanan yang terukur, dinamis, dan humanis. “Prinsip utama kami adalah VVIP aman, namun denyut nadi rutinitas masyarakat tetap berjalan. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Personel di lapangan telah diinstruksikan untuk segera mengurai arus kendaraan setelah iring-iringan melintas sehingga tidak terjadi penumpukan lalu lintas yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat,” ujar Karo Ops Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. M. Anis Prasetio, S.I.K. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur pengamanan dan Forkopimda Sumatera Selatan dalam mendukung agenda strategis pemerintah. “Sesuai arahan Bapak Kapolda, pola pengamanan yang diterapkan mengutamakan keselamatan tamu negara sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Kehadiran personel di RSUD Siti Fatimah, Jembatan Musi V, maupun PSEL Palembang bukan untuk membatasi ruang publik, melainkan memberikan pelayanan sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar. Inilah implementasi Polri Presisi yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. Sinergi yang ditunjukkan Polda Sumatera Selatan bersama Kodam II/Sriwijaya dan Forkopimda menjadi cerminan soliditas penyelenggara negara dalam mengawal agenda nasional. Melalui pengamanan yang profesional, humanis, dan terintegrasi, seluruh rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Sumatera Selatan berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Keberhasilan tersebut semakin menegaskan komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Bumi Sriwijaya.

https://detik.in/2026/07/22/kapolda-sumsel-tinjau-langsung-pengamanan-kunker-wakil-presiden-ri-di-palembang-pastikan-kamtibmas-tetap-kondusif-2/?feed_id=117097&_unique_id=6a6019d42a42d

Read More

Kapolda Sumsel Tinjau Langsung Pengamanan Kunker Wakil Presiden RI di Palembang, Pastikan Kamtibmas Tetap Kondusif

Kapolda Sumsel Tinjau Langsung Pengamanan Kunker Wakil Presiden RI di Palembang, Pastikan Kamtibmas Tetap Kondusif

PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., meninjau langsung kesiapan pengamanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kota Palembang, Kamis (16/7/2026). Peninjauan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memastikan agenda strategis kenegaraan berlangsung aman, tertib, dan lancar, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif sebagai fondasi pembangunan nasional. Peninjauan dilakukan secara terpadu bersama Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan. Sinergi lintas institusi tersebut menunjukkan soliditas aparat negara dalam mengawal agenda kenegaraan sekaligus memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat selama rangkaian kunjungan berlangsung. Tiga objek strategis menjadi fokus peninjauan, yakni RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, Jembatan Musi V, dan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang. Selain memastikan kesiapan personel dan sistem pengamanan VVIP, Kapolda Sumsel bersama Pangdam II/Sriwijaya turut mendampingi secara langsung setiap rangkaian kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada seluruh titik kunjungan. Dalam arahannya kepada seluruh personel, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan agenda kenegaraan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang solid antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. “Pengamanan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia harus dilaksanakan secara profesional, terukur, dan penuh tanggung jawab. Namun yang tidak kalah penting, seluruh personel harus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur pengamanan menjadi kunci keberhasilan dalam mengawal agenda strategis negara sekaligus menjaga kondusivitas kamtibmas di Sumatera Selatan,” tegas Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. Menindaklanjuti arahan tersebut, Karo Ops Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. M. Anis Prasetio, S.I.K., menjelaskan bahwa Polda Sumatera Selatan mengerahkan sebanyak 1.009 personel gabungan yang terbagi ke dalam berbagai satuan tugas dengan pola pengamanan yang terukur, dinamis, dan humanis. “Prinsip utama kami adalah VVIP aman, namun denyut nadi rutinitas masyarakat tetap berjalan. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional. Personel di lapangan telah diinstruksikan untuk segera mengurai arus kendaraan setelah iring-iringan melintas sehingga tidak terjadi penumpukan lalu lintas yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat,” ujar Karo Ops Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. M. Anis Prasetio, S.I.K. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur pengamanan dan Forkopimda Sumatera Selatan dalam mendukung agenda strategis pemerintah. “Sesuai arahan Bapak Kapolda, pola pengamanan yang diterapkan mengutamakan keselamatan tamu negara sekaligus menjaga kelancaran aktivitas masyarakat. Kehadiran personel di RSUD Siti Fatimah, Jembatan Musi V, maupun PSEL Palembang bukan untuk membatasi ruang publik, melainkan memberikan pelayanan sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman, nyaman, dan lancar. Inilah implementasi Polri Presisi yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. Sinergi yang ditunjukkan Polda Sumatera Selatan bersama Kodam II/Sriwijaya dan Forkopimda menjadi cerminan soliditas penyelenggara negara dalam mengawal agenda nasional. Melalui pengamanan yang profesional, humanis, dan terintegrasi, seluruh rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Sumatera Selatan berlangsung aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Keberhasilan tersebut semakin menegaskan komitmen Polda Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di Bumi Sriwijaya.

https://detik.in/2026/07/22/kapolda-sumsel-tinjau-langsung-pengamanan-kunker-wakil-presiden-ri-di-palembang-pastikan-kamtibmas-tetap-kondusif/?feed_id=117019&_unique_id=6a601628e64ed

Read More

Koordinator MAKI : Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator MAKI : Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum. Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen. Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara. Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.     https://detik.in/2026/07/21/koordinator-maki-proses-hukum-koruptor-tak-perlu-lapor-presiden/?feed_id=114757&_unique_id=6a5ed1bf50e88

Read More

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum. Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen. Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara. Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.     https://detik.in/2026/07/21/proses-hukum-koruptor-tak-perlu-lapor-presiden-2/?feed_id=114679&_unique_id=6a5ece4172ae2

Read More

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum. Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen. Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara. Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.     https://detik.in/2026/07/21/proses-hukum-koruptor-tak-perlu-lapor-presiden/?feed_id=114601&_unique_id=6a5eca72b2ad0

Read More

Boyamin Saiman Tegaskan: Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Boyamin Saiman Tegaskan: Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum. Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen. Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara. Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.     https://detik.in/2026/07/21/boyamin-saiman-tegaskan-proses-hukum-koruptor-tak-perlu-lapor-presiden/?feed_id=114523&_unique_id=6a5ec300ad1c5

Read More

Memperkaya diri Dengan Amal Baik itulah Harta Yang Tidak akan Pernah Hilang

  Memperkaya diri Dengan Amal Baik itulah Harta Yang Tidak akan Pernah Hilang Di tengah dinamika zaman, panggilan untuk berkontribusi bagi kemaslahatan umat tetap menjadi prioritas utama. Melalui semangat "Berdakwah Mengingatkan Umat", dua tokoh ulama, Gus Idon Ritto (Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Muslihat) dan Habib Feb bin Valas (Dai, Ulama, dan Penggerak Umat), mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali arti penting dari harta dan kepedulian sosial. Sebuah pesan kuat digaungkan: "Beramal Tak Harus Kecil, Yang Penting Manfaatnya Untuk Dakwah & Umat." Prinsip ini menegaskan bahwa setiap potensi besar yang dititipkan kepada kita memiliki nilai yang jauh lebih bermakna ketika disalurkan untuk membangun peradaban islami. Harta Sebagai Amanah dan Jalan Dakwah Harta bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana (wasilah) untuk meraih rida-Nya. Gus Idon Ritto mengingatkan: "Harta adalah amanah, manfaatkan untuk kebaikan yang terus mengalir." Senada dengan hal tersebut, Habib Feb bin Valas juga memberikan nasihat yang mendalam mengenai investasi akhirat: "Jadikan hartamu jalan dakwah, pahala jariyah tak akan pernah putus." Membangun Generasi Sholeh di Pondok Pesantren Baitul Muslihat Seluruh kontribusi dan amal jariyah yang dititipkan akan dialokasikan langsung untuk mendukung kegiatan dakwah dan pembangunan Pondok Pesantren Baitul Muslihat yang berlokasi di Sentul City. Pesantren ini fokus pada empat pilar utama pengembangan umat: Pesantren: Menyediakan wadah pendidikan Islam yang representatif. Tahfidz & Ilmu: Mencetak para penghafal Al-Qur'an dan ahli ilmu agama. Dakwah Umat: Meluaskan syiar Islam di tengah masyarakat. Kader Generasi Sholeh: Mempersiapkan pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Bergerak Bersama Yayasan FA (Fulus And Aset) Seluruh kegiatan dakwah dan pembangunan pesantren ini berjalan di bawah naungan YAYASAN FA (FULUS AND ASET). Bagi umat yang ingin menjadi bagian dari perjuangan mulia ini, Yayasan FA membuka pintu lebar melalui berbagai program kemudahan kontribusi. Anda dapat berpartisipasi dan menyalurkan kepedulian melalui: Penitipan Emas Valuta Asing (Valas) Hibah dari Mertua Langkah nyata ini adalah peluang emas untuk ikut serta dalam pembangunan fisik maupun spiritual Pesantren Baitul Muslihat di Sentul. "Harta yang dititipkan hari ini, insyaAllah menjadi amal jariyah untuk selamanya." --- Gus Idon Ritto & Habib Feb bin Valas Mari satukan langkah dan bersinergi demi kejayaan dakwah. Karena sekecil apa pun kontribusi yang diberikan dengan ikhlas, atau sebesar apa pun aset yang didekasikan untuk jalan Allah, manfaatnya akan terus mengalir abadi sebagai bekal di akhirat kelak.         https://detik.in/2026/07/19/memperkaya-diri-dengan-amal-baik-itulah-harta-yang-tidak-akan-pernah-hilang-2/?feed_id=114055&_unique_id=6a5c1f8193f94

Read More