Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mencatatkan capaian signifikan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 13 Februari 2026, sebanyak 19 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah resmi beroperasi dan menjangkau 47.136 penerima manfaat di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sejak usia dini.
Kapolda Sumsel Sandi Nugroho turut menghadiri peresmian terpusat bersama Presiden RI dan Kapolri di Jakarta. Sementara itu, di tingkat wilayah, Wakapolda Sumsel Rony Samtana memimpin langsung launching SPPG di Polres Musi Rawas yang dilakukan serentak bersama 15 lokasi lainnya secara daring.
Dari total 19 unit yang telah beroperasi, tiga di antaranya sudah berjalan sejak Agustus 2025, yakni SPPG Polda Sumsel di
Palembang, Polres OKI, dan Polres Ogan Ilir. Sedangkan 16 unit lainnya baru saja diresmikan di sejumlah daerah seperti Empat Lawang, Muara Enim, Musi Banyuasin, hingga OKU Timur.
Kabid Humas Polda Sumsel Nandang Mu'min Wijaya menjelaskan bahwa selain 19 unit aktif, terdapat lima unit SPPG yang telah terverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan siap beroperasi. Sementara 31 unit lainnya masih dalam tahap pembangunan dengan progres fisik berkisar antara 40 hingga 95 persen.
Seluruh operasional SPPG mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 dengan standar keamanan pangan ketat melalui sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Proses memasak dilakukan sejak pukul 02.00 WIB oleh tenaga gizi dan personel terlatih untuk memastikan makanan didistribusikan dalam kondisi segar, maksimal 30 menit setelah matang.
Setiap dapur SPPG dibangun di atas lahan milik Polri maupun mitra melalui skema kemitraan strategis. Unit ini berfungsi sebagai pusat pengolahan bahan baku lokal menjadi menu sehat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi siswa mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Pengawasan kualitas dilakukan secara berlapis, mulai dari pemeriksaan bahan baku, uji rasa, hingga pengambilan sampel makanan.
Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk mempercepat operasional seluruh 55 unit SPPG yang telah direncanakan. Upaya ini menjadi bagian dari transformasi Polri dalam mendukung pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, sekaligus memperkuat fondasi generasi muda yang sehat dan kompetitif di Sumatera Selatan
Hal itu disampaikan Titiek saat menghadiri pelepasan 22 kontainer bantuan kemanusiaan Polri di Mapolda Sumatera Utara, Sabtu (14/2/2026). Hadir dalam agenda ini Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kabaintelkam Polri Komjen Yuda Gustawan, hingga Astamaops Kapolri Komjen Fadil Imran, serta sejumlah Kapolda dari wilayah Sumatera.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Attu95EYD60[/embed]
Dalam sambutannya, Titiek Soeharto memuji langkah cepat Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai sangat peka dan konsisten hadir di tengah kesulitan masyarakat.
"Senang sekali hari ini saya bisa hadir di Polda Sumatera Utara memenuhi undangan Pak Kapolri untuk bersama-sama melepas bantuan untuk masyarakat yang terdampak bencana ke beberapa daerah di Sumatera ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polri yang selalu peduli dan memperhatikan kebutuhan masyarakat," ujar Titiek di lokasi.
Baca juga:
Waka Komisi IV DPR Minta KKP Beri Bantuan ke Nelayan, Singgung Pendapatan VMS
ADVERTISEMENT
Selain bantuan logistik, Titiek juga menyoroti langkah Polri dalam memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Ia sempat menyaksikan langsung pengecekan pembangunan dua Jembatan Bailey di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang dilakukan secara virtual bersama Kapolri.
Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut merupakan solusi konkret untuk menyambung kembali urat nadi transportasi daerah yang sempat terisolasi total.
"Kami juga tadi menyaksikan peresmian jembatan Bailey di Sumatera Barat. Itu juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Polri yang sudah membangun jembatan ini, sehingga daerah yang terputus bisa tersambung lagi," tuturnya.
Titiek berharap dengan pulihnya akses jembatan tersebut, roda perekonomian warga setempat bisa kembali bergairah.
"Tentunya diharapkan perekonomian akan berkembang lagi di daerah itu. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Sigit sebagai Kapolri," imbuhnya.
Dampingi Kapolri Lepas Bantuan
Dalam kegiatan tersebut, Titiek Soeharto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara simbolis melepas 22 kontainer bantuan logistik. Bantuan masif ini akan dikirimkan ke wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk meringankan beban para korban bencana.
Bantuan Kemanusiaan Polri ini merupakan bantuan lanjutan untuk meringankan beban warga di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan yang dikirimkan mencakup kebutuhan pokok hingga peralatan medis.
Nantinya, 22 kontainer bantuan ini dikirim menggunakan truk-truk kecil menuju lokasi yang terdampak bencana agar lebih efisien.
"Bantuan ini akan segera didistribusikan ke wilayah terdampak bencana di Aceh,
Sumut, dan Sumbar, sebagai wujud komitmen Polri untuk selalu hadir menjadi representasi negara bagi masyarakat," kata Kapolri.
"Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan 'Polri untuk Masyarakat' yang senantiasa mengedepankan aksi nyata dan memperkuat sinergi lintas sektor, sehingga diharapkan dapat benar-benar membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak," sambungnya.
Jenderal Sigit menambahkan, Polri akan terus bekerja dan berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh.
Berdasarkan data manifes, bantuan yang dikirim tersebut berisi bahan pangan mulai dari beras, mie instan, minyak goreng, dan air mineral. Ada juga kebutuhan anak dan sanitasi seperti susu anak, popok bayi, pembalut wanita, hingga perlengkapan mandi.
Ada juga pakaian dan perlengkapan ibadah seperti selimut, sarung, mukena, sajadah, serta berbagai jenis pakaian dewasa dan anak-anak. Termasuk pula bantuan kesehatan yang terdiri dari berbagai jenis obat-obatan seperti parasetamol, vitamin, masker, hingga salep kesehatan.
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian dan groundbreaking SPPG Polri serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan di SPPG Palmerah Polres Jakarta Barat. Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pantauan detikcom di lokasi, Prabowo tiba pukul 09.03 WIB, Jumat (13/2/2026), dengan didampingi Jenderal Sigit. Prabowo dijadwalkan akan meresmikan sejumlah 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan Polri.
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=oBiOm6655Ak&t=4s[/embed]
Begitu tiba, Prabowo langsung melihat sejumlah alat yang dipakai di SPPG Polri. Prabowo terlihat simak mendengarkan penjelasan dari anggota Polri.
Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih hadir, antara lain Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana. Hadir pula Wagub DKI Jakarta Rano Karno
Untuk diketahui, tujuan utama program SPPG Polri adalah meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak.
SPPG ini juga menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tercantum dalam program Asta Cita. Program ini sebagai kontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
Dengan beroperasinya SPPG Polri, layanan pemenuhan gizi diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pembinaan Karier SSDM Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo mewakili Asisten Kapolri bidang SDM. Dalam sambutan As sdm kapolri yang dibacakan Brigjen Langgeng, As SDM menekankan Polri terus mematangkan langkah transformasi reformasi menuju organisasi yang modern dan profesional melalui tata kelola personel yang lebih transparan dan akuntabel.
"Penguatan sistem meritokrasi melalui assessment center yang multi-tools dan multi-assessor untuk pembinaan karier anggota Polri agar terpilih personel Polri yang berintegritas dan berkompeten di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks". Jelas Brigjen Langgeng.
Sebagai instrumen vital dalam mewujudkan transformasi tersebut, Polri mengoptimalkan peran Assessment Center. Fasilitas ini menjadi "filter" strategis untuk mengukur kompetensi manajerial para calon pemimpin Polri di berbagai tingkatan. Melalui metodologi yang saintifik dan objektif, Assessment Center memastikan bahwa setiap jabatan diemban oleh personel yang tepat (right man on the right place), sekaligus menghapus stigma subjektivitas dalam jenjang karier kepolisian.
"Tahun ini Polri memperkuat meritokrasi pembinaan karier melalui Assessment Center, sehingga konsolidasi ini diperlukan untuk analisa evaluasi perbaikan ke depan yang lebih baik. Visi besar kami adalah mewujudkan SDM unggul tidak hanya bagi internal Polri, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia," ujar Langgeng.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber eksternal dari Perkumpulan Assessment Center Indonesia untuk memberikan perspektif profesional mengenai standar penilaian terkini. Hadir pula Kabagpenkompeten, Karo SDM Polda jajaran dan seluruh assessor Polri baik secara fisik maupun daring.
Sejak dirintis pada tahun 2009, Assessment Center Polri telah menunjukkan lompatan besar. Hingga tahun 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor yang tersebar di seluruh tanah air. Capaian ini diperkuat dengan Akreditasi "A" dari BKN, sertifikasi internasional ISO 9001:2015, hingga deretan Rekor MURI untuk kategori pelatihan asesor dan jumlah asesi terbanyak dalam 15 tahun.
Kepercayaan lembaga di luar Polri pun meningkat, jika pada 2021 hanya terdapat 18 instansi mitra, pada tahun 2025 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 50 instansi dengan total lebih dari 2.500 asesi eksternal. Sebagai bentuk apresiasi, dalam acara ini juga diberikan penghargaan kepada Polda-polda berprestasi yang mampu menjaga kualitas penilaian, baik di lingkup internal maupun layanan eksternal.
"Assessment Center Polri berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem, menguatkan metodologi dan menjaga integritas dalam setiap proses asesmen guna melahirkan kader-kader pimpinan bangsa yang unggul, berintegritas dan profesional demi masa depan Indonesia," tutup Langgeng.
Rapat Paripurna, pengurus Daerah Bayangkari, Sumatra Selatan
Palembang --- Pengurus Daerah Bhayangkari Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel di Gedung Presisi Polda Sumsel, Palembang, Minggu (8/2/2026). Kegiatan diawali dengan pembacaan doa sebagai tanda dimulainya rangkaian acara.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian dari prosesi Serah Terima Jabatan Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel dari Ny. Dewwy Andi Rian kepada Ny. Eka Sandi Nugroho. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Dewwy Andi Rian menyampaikan Laporan Umum Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas selama masa jabatan 28 September 2024 hingga 30 Januari 2026.
Ny. Dewwy Andi Rian mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota Bhayangkari Sumsel yang telah setia mendampingi selama kurang lebih satu tahun empat bulan masa kepemimpinannya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekhilafan selama menjalankan tugas, sekaligus memberikan ucapan selamat datang kepada Ny. Eka Sandi Nugroho sebagai Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel yang baru.
Sementara itu, Ny. Eka Sandi Nugroho berharap seluruh pengurus dapat terus bahu-membahu dalam menjalankan roda organisasi, baik di Bhayangkari maupun Yayasan Kemala Bhayangkari, demi mendukung pelaksanaan tugas ke depan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Sumsel Ny. Martina Rony Samtana, Wakil Ketua PYKB Daerah Sumsel Ny. Agnis Feri, jajaran Pengurus Bhayangkari dan PYKB Daerah Sumsel, para Ketua dan Wakil Ketua Bhayangkari Cabang se-Sumsel, perwakilan Bhayangkari, Dian Kemala, kepala sekolah Kemala Bhayangkari, serta perwakilan istri ASN Polda Sumsel.
Momentum ini diharapkan menjadi awal penguatan soliditas organisasi Bhayangkari Sumsel dalam mendukung peran Polri sekaligus meningkatkan kontribusi sosial di masyarakat.
Kapolda Sumsel tiba di lokasi pada pukul 08.30 WIB untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bersama Panglima TNI, Kapolri, serta para Kepala Staf Angkatan. Pertemuan ini merupakan agenda krusial dalam memperkuat koordinasi antara kepolisian dan militer, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum masing-masing jajaran.
Kehadiran Kapolda Sumsel dalam forum ini menunjukkan komitmen penuh Polda Sumatera Selatan dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat. Fokus utama kegiatan mencakup penguatan penegakan hukum, pelayanan masyarakat, serta antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul sepanjang tahun 2026.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. memberikan keterangan resmi terkait partisipasi Kapolda Sumsel dalam agenda nasional tersebut. Beliau menegaskan bahwa arahan yang diterima dalam Rapim ini akan menjadi pedoman utama bagi jajaran di daerah.
Kehadiran bapak Kapolda Sumsel dalam Rapim TNI-Polri ini merupakan bentuk kesiapan dalam mengimplementasikan instruksi Presiden dan Kapolri di tingkat wilayah. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergitas dengan TNI guna menjamin keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Sumatera Selatan, ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya.
Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut berjalan dengan khidmat dan berakhir pada pukul 13.38 WIB. Seluruh tahapan acara berlangsung dalam situasi yang aman dan tertib dengan tetap mengedepankan profesionalisme sesuai semangat kepolisian yang presisi.
Melalui hasil Rapim ini, Polda Sumatera Selatan diharapkan mampu lebih optimal dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengayoman. Penekanan pada aspek keamanan nasional menjadi modal utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan serta stabilitas ekonomi di wilayah Sumatera Selatan.(Amru)
Demi Jaga Iklim Investasi, Kapolri Pantau Praktik Saham Gorengan di Pasar Modal
Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan peringatan kepada para pelaku kejahatan di sektor keuangan. Dalam rangkaian Rapim Polri 2026, dia menegaskan Polri kini memantau ketat pergerakan pasar modal, terutama praktik manipulasi atau 'saham gorengan' yang merugikan investor.
"Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut," kata Jenderal Sigit di sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026).
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=SHTuXg8Tpbc[/embed]
Sigit menekankan praktik saham gorengan adalah tindakan yang sangat merusak iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, Polri berkomitmen untuk menjaga agar fundamental pasar saham tetap sehat tanpa adanya gangguan dari spekulan yang bermain curang.
"Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan Kabareskrim ini menjelaskan bahwa pengawasan ini dilakukan demi melindungi para investor dan memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap stabil. Polri ingin memastikan bahwa saham-saham dengan fundamental baik dapat tumbuh secara alami tanpa tekanan dari praktik manipulatif.
"Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," tambah Sigit.
Meski pengawasan dilakukan secara menyeluruh, Kapolri menyebutkan bahwa teknis pengusutan tindak pidana di pasar modal akan ditangani oleh tim khusus di bawah jajaran Reserse. Polri akan melakukan koordinasi intensif untuk memetakan potensi pelanggaran hukum di bursa.
"Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse," jelasnya.
Selain isu pasar modal, dalam Rapim Polri 2026 ini, Kapolri juga menyoroti sejumlah agenda strategis lainnya, mulai dari pengamanan program ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak, hingga antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan.
Kapolri menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.
Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah.
"Intinya, tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi," kata Jenderal Sigit.
"Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera," sambungnya.
Polda Metro Jaya Bersama Kodam Jaya-Pemprov DKI Kerja Bakti dan Tanam Mangrove di Pulau Tidung
Jakarta - Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan unsur masyarakat menggelar kerja bakti serta penanaman mangrove di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga lingkungan pesisir sekaligus mencegah abrasi di wilayah kepulauan.
Aksi kolaboratif tersebut digelar di kawasan Agro Wisata Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Rabu (4/2/2026). Selain menanam mangrove, personel TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat juga melakukan kurvei dengan membersihkan sampah di sepanjang pesisir pantai.
Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra mengatakan penanaman mangrove menjadi langkah nyata mitigasi dampak perubahan iklim dan menjaga ekosistem laut. Menurutnya, mangrove memiliki peran penting sebagai benteng alami yang dapat mencegah abrasi dan menjaga kawasan pesisir tetap aman.
“Mangrove memiliki peran strategis sebagai pelindung alami pesisir. Dengan mangrove yang terjaga, ekosistem laut tetap seimbang dan kawasan wisata di Kepulauan Seribu bisa terus berkembang secara berkelanjutan,” kata Argadija.
Ia menambahkan kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan agar lebih peduli terhadap kebersihan laut. Polisi bersama unsur Forkopimda dan masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi menjaga lingkungan pesisir sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kepulauan Seribu.
Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan narasi mengenai posisi Polri di bawah kementerian sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman menilai narasi itu dibuat oleh pihak yang pernah berseberangan dengan Prabowo.
"Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
[embed]https://www.youtube.com/shorts/1x-ox_Oi2rY[/embed]
Menurut Habiburokhman, jika Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuatan presiden akan berkurang. Selain itu, kata dia, rantai komandoakan jadi lebih panjang.
"Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang. Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian," ucap dia.
"Tak heran kalau narasi Polri di bawah kementerian bukan dihembuskan oleh para pendukung Presiden Prabowo yang tulus ingin mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi oleh mereka yang selama ini atau setidaknya pernah berseberangan dengan Presiden Prabowo. Narasi tersebut juga ahistoris dan sesat," imbuhnya.
Habiburokhman mengatakan posisi Polri di bahwa presiden saat ini adalah amanat dari reformasi. Dia menyebut ketetapan mengenai posisi Polri tersebut juga sebagai koreksi terhadap praktik di masa lalu.
"Dikatakan ahistoris karena justru posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini merupakan komitmen reformasi yang secara persis tertuang di Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil rumusan para pemimpin kita di awal era reformasi sebagai bentuk koreksi terhadap praktik di masa sebelumnya di mana Polri berstatus sekedar aparatus represif kekuasaan," kata dia.
Habiburokhman mengatakan narasi Polri di bahwa kementerian itu sesat dan tidak relevan dengan solusi yang ditawarkan oleh pembuat narasi.
"Dikatakan narasi sesat karena tidak ada relevansi antara hal-ihwal yang dipersoalkan dengan solusi yang ditawarkan. Yang banyak dipersoalkan adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran, tapi solusi yang ditawarkan adalah reposisi menjadi di bawah kementerian," ucap dia.
