Pimpin Apel Sabuk Kamtibmas, Kapolda Sumsel Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Dan Kesatuan
Palembang – Kapolda Sumsel, Irjen Pol Sandi Nugroho memimpin apel besar sabuk kamtibmas di lapangan Mapolrestabes Palembang pada Selasa (28/7/2026). Apel akbar yang dihadiri oleh lintas elemen ini digelar untuk menyikapi dinamika sosial kemasyarakatan Kota Palembang yang ibarat dua mata pisau; di satu sisi membawa kemajuan ekonomi, namun di sisi lain membuka ruang bagi potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
Dalam arahannya di hadapan jajaran Forkopimda, mahasiswa, buruh, komunitas ojek daring, hingga kelompok masyarakat lainnya, Kapolda secara khusus menyoroti pentingnya membangun benteng pertahanan sosial di tengah masyarakat. Hal ini krusial guna menangkal berbagai ancaman, terutama isu-isu provokatif yang berpotensi memecah belah.
Sandi Nugroho menegaskan bahwa dalam menjaga keamanan Kota Palembang, Polri tidak bisa bekerja sendirian tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat.
"Kita tidak perlu menjadi seorang Superman, tetapi yang kita butuhkan adalah sebuah Super Team. Jadikanlah 'Sabuk Kamtibmas' ini sebagai pengikat yang memelihara persatuan dan kesatuan, serta benteng sosial yang menjaga kehidupan dari segala bentuk potensi gangguan Kamtibmas," tegas Kapolda dalam amanatnya.
Lebih lanjut, Kapolda Sumsel mengimbau warga untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan memperkuat ketahanan informasi. "Saya mengajak seluruh masyarakat untuk perkuat kembali Siskamling dan jangan mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah," pesannya dengan nada tegas namun merangkul.
Bagi Kapolda, tingginya angka pengungkapan kasus kejahatan (678 perkara sepanjang Januari–Juni 2026) bukanlah kebanggaan utama. Kebanggaan sejati bagi institusi kepolisian adalah ketika berhasil mengubah mindset masyarakat agar mampu secara proaktif dan bersama-sama mencegah terjadinya kejahatan dari level akar rumput.
Acara ini juga dirangkai dengan pengembalian kendaraan milik korban kejahatan, pemusnahan 19,4 kg barang bukti narkoba jenis sabu, serta peluncuran Aplikasi Ampera 247 yang mempermudah warga dalam mengakses layanan kepolisian secara digital.
Menyambung ketegasan pimpinan, Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, menegaskan bahwa seruan Kapolda hari ini adalah alarm sekaligus panggilan jiwa bagi seluruh warga Sumatera Selatan.
"Arahan Bapak Kapolda sangat jelas dan mendasar; pertahanan Kamtibmas yang paling kokoh bukanlah senjata, melainkan persatuan warganya. Di era keterbukaan informasi saat ini, hoaks dan provokasi adalah ancaman nyata yang bisa merusak persaudaraan. Lewat semangat Sabuk Kamtibmas, kami mengajak seluruh elemen untuk merapatkan barisan, menyaring informasi sebelum membagikannya, dan berdiri bersama Polri untuk memastikan tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah masyarakat kita," ujar Nandang.
Apel Besar Sabuk Kamtibmas menjadi sebuah ikrar kebangsaan di level daerah. Melalui perpaduan antara ketegasan penegakan hukum, kolaborasi warga, dan pemanfaatan teknologi, Polrestabes Palembang mengirimkan pesan yang kuat: persatuan warga adalah kunci utama keamanan sejati. Seiring dengan semangat “Nyago Bumi Sriwijaya, Aman Bae!”, Palembang kini meneguhkan langkahnya sebagai kota yang tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tetapi juga kebal terhadap segala bentuk provokasi dan perpecahan.
https://detik.in/2026/07/29/pimpin-apel-sabuk-kamtibmas-kapolda-sumsel-ajak-masyarakat-perkuat-persatuan-dan-kesatuan/?feed_id=120919&_unique_id=6a6a3b9210ddf
JAKARTA - Menjaga stabilitas dan keamanan ibu kota serta daerah penyangganya bukanlah tugas yang bisa dipikul oleh satu instansi saja. Di tengah dinamika tantangan keamanan yang terus berkembang, kesolidan antara aparat kepolisian dan satuan TNI menjadi fondasi utama demi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan kembali dalam pertemuan penuh kehangatan antara tiga pimpinan jajaran TNI dan Polri. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando (Mako) Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, untuk menemui Komandan Jenderal Kopassus, Letjen TNI Djon Afriandi.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin biasa, melainkan simbol kuat dari komunikasi, koordinasi, dan solidaritas lintas satuan yang tak teroyak.
Tiga Pilar "Jaga Jakarta, Jaga Jayakarta, Jaga Indonesia Utuh"
Dalam kesempatan tersebut, ketiga pimpinan menegaskan kembali semangat kebersamaan melalui narasi utama: "Jaga Jakarta, Jaga Jayakarta, dan Jaga Indonesia Utuh."
Sinergi antara Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Kopassus memegang peranan kunci dalam:
Meningkatkan Komunikasi & Koordinasi: Memastikan pertukaran informasi dan penanganan potensi gangguan keamanan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menghadapi Tantangan Dinamis: Mengantisipasi berbagai potensi kerawanan sosial dan potensi gangguan keamanan di kawasan metropolitan.
Memberikan Pelayanan Terbaik: Menghadirkan ketenangan, rasa aman, serta stabilitas bagi seluruh lapisan warga Jakarta dan sekitarnya.
"Keamanan kawasan metropolitan adalah cermin stabilitas nasional. Kolaborasi yang erat antara Kepolisian dan TNI adalah jaminan bahwa masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan nyaman."
Wujud Nyata Pelayanan untuk Masyarakat
Kerja sama yang terjalin erat ini diharapkan tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengamanan, tetapi juga membawa kesejukan bagi warga Jakarta. Ketika TNI dan Polri berjalan beriringan dengan soliditas tinggi, masyarakat mendapatkan kepastian bahwa keamanan negara ditangani oleh pilar-pilar yang kokoh dan tepercaya.
Melalui langkah silaturahmi ini, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Kopassus kembali membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci utama dalam menjaga ketertiban, merawat persatuan, serta mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jakarta, 24 Juli 2026 -- Kapolda Metro Jaya mendampingi Kapolri dalam peresmian Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026). Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat persatuan dan sinergi antarberbagai konfederasi buruh untuk memperjuangkan hak, kesejahteraan, serta masa depan pekerja Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh harus berjalan seiring dengan upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Polri juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra bagi para pekerja melalui pelayanan, pendampingan, mediasi, serta penguatan Desk Ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan secara dialogis, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Dengan semangat persatuan, kolaborasi, dan kebersamaan, seluruh elemen bangsa diharapkan dapat terus bersinergi dalam mengawal pembangunan nasional, sehingga Indonesia semakin maju, berdaya saing, dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
#poldametrojaya
#polriuntukmasyarakat
#JagaJakarta
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum.
Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen.
Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara.
Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.